Regulasi Pengaturan Batas Wilayah Indonesia
Dasar hukum pengaturan wilayah negara Republik Indonesia tertuang dalam undang-undang tersendiri yaitu UU 43/2008 sebagai amanat dari UUD 1945. Adapun wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang …
UU No. 12 Tahun 2011
Abstrak. Materi muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan …
UU No. 13 Tahun 2022
Pembentukan - Peraturan Perundang-Undangan . 2022. Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2022/43, TLN No.6801 jdih.setneg.go.id: 13 hlm. Undang …
PP No. 18 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah MATERI POKOK ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. PP ini menyatukan (omnibus law), mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan …
JENIS, HIRARKI, FUNGSI, DAN MATERI PERATURAN …
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyelenggarakan: pengaturan lebih lanjut ketentuan yang tegas-tegas menyebutnya. dalam. UUD. 1945. b) pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam Pasal-Pasal (batang tubuh) UUD 1945. c) pengaturan di bidang: hubungan antar lembaga …
Omnibus Law: DPR sahkan revisi UU Pembentukan Peraturan …
RUU P3 yang disahkan ini disebut akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena UU yang lama masih belum mengatur mengenai metode omnibus law.
Kapan Suatu Undang-Undang Dinyatakan Berlaku?
Contohnya undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya. Lebih lanjut, pada dasarnya keberlakuan peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal dari saat pengundangannya.
GOVERNMENT OF KARNATAKA
Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of cattle Act, 2020 (Karnataka Act 01 of 2021) read with section 24 of the Karnataka General Clauses Act, 1890 (Karnataka …
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pembukaan PUU terdiri atas: Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Jabatan Pmbentuk PUU. Konsideran. Dasar Hukum. Diktum. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN …
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana
DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di Indonesia ... Undang-undang Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 21 OF 2023 ON AMENDMENT TO LAW …
Undang-Undang
Undang-Undang - [PERATURAN.GO.ID] UU 2023. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023. Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen : Pemerintah Pusat. UU 2023. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Provinsi Bali.
UU No. 20 Tahun 2023
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi aparatur sipil negara …
RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Contoh 1: Pasal 38 Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh 2: Pasal 39 (3) Penilaian Kinerja JF dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketenntuan peraturan Perundang-undangan.
Aturan Lengkap Jam Kerja Karyawan Terbaru …
Salah satu aspek yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan adalah jam kerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003, terdapat dua sistem jam kerja yang diberlakukan, yaitu 7 …
Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia …
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi landasan atau acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Baca juga: Bunyi Pasal 10 UUD 1945: Isi Penjelasan Kekuasaan Tertinggi TNI. Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang …
Begini Aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja …
Kesimpulannya, aturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, meningkatkan derajat kesehatan para tenaga …
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di …
Terima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kelima dari artikel dengan judul Hierarki Peraturan Perundang-undangan (2) yang dibuat oleh Ali Salmande, S.H. dan …
Undang-Undang
DATA OF CONSTITUTION. Act 2024. Law Number 1 of 2024. Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Public service …
MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN …
Adapun hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan …
Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
DPR RI: Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia, yang diakses pada Kamis, 2 Maret 2023, pukul 17.00 WIB. [1] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 15/2019") [2] Pasal 1 ayat (2) UU …
Kenapa ada undang-undang dipanggil "AKTA", "ORDINAN", …
Undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dan menerima perkenan DiRaja ("Royal Assent") dikenali sebagai "AKTA" bermula daripada 10 September 1959 sehinggalah sekarang. Bagi undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia daripada 1 April 1946 sehingga 10 September 1959, undang-undang tersebut dikenali …
Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, …
Cara Menulis Daftar Pustaka Undang-Undang
Seperti yang dijelaskan, undang-undang atau peraturan negara merupakan dokumen milik negara. Sehingga pada bagian penulis, bisa ditulis "Pemerintah …
Sah! Aturan Cuti Karyawan Terbaru dalam UU Perppu Cipta …
Cuti Tahunan dalam Aturan Cuti UU Perppu Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan. Seperti yang sudah diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan pada 30 Desember 2022. Salah satu ketentuan yang diatur adalah tentang ketenagakerjaan, seperti waktu …
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN …
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sopiani & Zainal Mubaroq Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: ian.iansop@gmail & …
5 Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Daerah di …
5. UU No. 23 Tahun 2014. Peraturan perundang-undangan otonomi daerah di Indonesia yang terakhir kita bahas yaitu UU No. 23 tahun 2014. UU ini merupakan revisi atau perubahan dari beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalam UU ini, terdapat pengaturan mengenai pembagian wilayah negara, …
Teori Peraturan Perundang-undangan (Hierarki Peraturan …
Pengertian Teori Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undanagan (legislasi) menjadi salah satu kunci dalam terjaminya hak-hak warga negara yang merupakan bagian dari HAM. Ilmu pengetahuan perundang-undangan secara umum terjemahan dari gesetzgebungswissenschaft adalah suatu cabang ilmu baru, …
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Contoh jabatan pembentuk Undang-Undang: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan 3. Konsiderans Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang–undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal …