Penggunaan Merkuri pada Tambang Emas Ilegal: …
Untuk menjalankan Konvensi tersebut ... Sejak tahun 2000, penambangan emas di Provinsi Jambi ... mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 82
(PDF) Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam …
Perundang-undangan yang berkaitan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang -Undang Nomor 3 Tahun ...
13 Undang-Undang Yang Mengatur Tentang HAM di …
Ketetapan MPR adalah peraturan perundang-undangan yang langsung berada di bawah konstitusi, UUD 1945. Pengaturan HAM diatur dalam TAP MPR nomor XVII tahun 1998. Tap MPR ini berisikan tentang pengaturan pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang HAM dan sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam …
JENIS, HIRARKI, FUNGSI, DAN MATERI PERATURAN …
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyelenggarakan: pengaturan lebih lanjut ketentuan yang tegas-tegas menyebutnya. dalam. UUD. 1945. b) pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam Pasal-Pasal (batang tubuh) UUD 1945. c) pengaturan di bidang: hubungan antar lembaga …
Izin HGU Perkebunan Tak Boleh Dimanfaatkan Untuk Pertambangan
HGU yang peruntukkannya untuk perkebunan kemudian dijadikan pertambangan maka tentunya tidak sesuai dengan peruntukkan yang sudah ditegaskan dalam peraturan yang ada, artinya ini bertentangan dengan aturan hukum. Bertentangan dengan izin yang diberikan. HGU yang mengeluarkan adalah BPN (Badan Pertanahan …
Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa
Lebih lanjut, untuk menyesuaikan kebijaksanaan perekonomian baru dalam pertambangan, pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan pertambangan 1960 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan …
Kenali ZEE dan Hak-hak Berdaulatnya
Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya …
(PDF) Penggunaan Merkuri pada Tambang Emas …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi merkuri pada ikan di perairan Laut Sulawesi akibat Penambangan Emas Tradisional Buladu. Lokasi …
Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Tanggal Penetapan 17 April 2024. Tanggal Pengundangan. Detail Download. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2024. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA. Tanggal …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN …
untuk mendapatkan wilayah pertambangan dapat berupa sewa, hibah, atau telah memperoleh izin dari pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Salim HS, 2014: 76). Aktifitas pertambangan yang ada di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, khusunya di
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 …
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pertambangan
PP Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada …
Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, …
Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas illegal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum, antara lain dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam …
Analisis Resiko Untuk Kelayakan Penambangan Emas …
Dengan analisis resiko yang dilakukan terhadap tambang Arinem Papandayan ini, ternyata terbukti bahwa kandungan cadangan emas yang kurang dari 15 ton pun, ternyata cukup memberikan prospek yang baik untuk dieksploitasi. Hasil dari penulisan ini memberikan rekomendasi marginal/kelayakan proyek cadangan emas dengan penggunaan metode …
Begini Pengaturan Tentang Pengelolaan Pasir Laut yang Baru …
Pemerintah baru saja menerbitkan PP No.26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang memperbolehkan pasir laut atau sedimen lain yang berlumpur dapat di ekspor. Pasir laut merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan. Tidak hanya bermanfaat bagi manusia, pasir juga penting bagi makhluk …
Permen ESDM No. 16 Tahun 2021
Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. …
Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat …
Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan; dan; Surat keterangan fiskal …
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke IV dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut …
DAMPAK KEBERADAAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI …
Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisa dampak keberadaan penambangan emas ilegal (PETI) di Indonesia, dimana dalam penelitian ini membahas tentang keberadaan penambangan emas ilegal (PETI) di Indonesia mulai dari sejarah adanya pertambangan ilegal, distribusi lokasi PETI dan upaya pemerintah, serta …
Permendag No. 19 Tahun 2021
Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ... Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, …
Dapatkah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Diberikan …
Terdapat kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan ("IUP") atau Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gubernur dapat mengusulkan wilayah untuk ditetapkan sebagai wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP kepada Menteri. (3) Usulan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. lokasi wilayah administrasi; b. koordinat dan peta …
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK …
Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan …
daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (KEMSD, 2000; Zuhri, 2005). Kegiatan yang yang dilakukan oleh PETI meliputi ekstraksi, pengolahan biji tambang, serta amalgamasi untuk mendapatkan emas (Krisnayanti, dkk. 2016). PETI adalah fenomena dunia; itu ditemukan di lebih dari delapan puluh negara dan menyediakan
Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Investasi Agar Dividen …
Investasi yang sudah dijelaskan di atas dilakukan paling lambat: akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau. akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan. setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain. Agar bebas dari pengenaan pajak, investasi dilakukan …
Analis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang …
Hukum sebagai social control, dalam kata lain Hukum/peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia.[5] Ketika dinamisasi problematika yang terjadi di tengah masyarakat mulai meningkat, setidaknya hukum haruslah menjadi alat kontrol agar masyarakat tetap terlindungi haknya, dan …
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022: Ketentuan Baru
Peraturan Perundang-undangan. Judul. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN EMAS DI …
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 138. Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan. hak atas tanah. 5. REKOMENDASI HASIL DIALOG PUBLIK TERKAIT PENAMBANGAN EMAS DI GUNUNG BOTAK . KABUPATEN BURU. TANGGAL 10 DESEMBER 2012 . 1.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. (3) Pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud yang masih dimiliki pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
DPR RI: Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia, yang diakses pada Kamis, 2 Maret 2023, pukul 17.00 WIB. [1] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 15/2019") [2] Pasal 1 ayat (2) UU 15/2019.